bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menyerap gabah dan beras hasil panen petani sepanjang tahun. Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan penugasan dari pemerintah.
Kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026, yang mengamanatkan Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa penyerapan gabah adalah amanat pemerintah yang wajib dijalankan perusahaan selama masih ada hasil panen petani yang perlu diserap sesuai ketentuan. "Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun," tegasnya dalam keterangan tertulis.
Hingga 29 Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap gabah dan beras dalam negeri sebanyak 3,24 juta ton setara beras. Angka ini telah mencapai 81 persen dari target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 4 juta ton.
Rizal menambahkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi Bulog dalam memperkuat CBP, menjaga stabilitas harga gabah petani, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Meskipun mengakui adanya masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait pasokan gabah, Bulog menekankan bahwa penyerapan gabah adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen pangan utama. "Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan," jelasnya.
Bulog menegaskan posisinya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi atau pelaku usaha lain, melainkan sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas perberasan nasional. Perusahaan juga telah menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah untuk pengadaan beras bagi CBP.
Ke depannya, Bulog berkomitmen untuk terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan juga akan terus dilakukan demi mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
