bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa Kartu Kredit Indonesia (KKI) memiliki potensi untuk bersaing dengan kartu kredit berprinsipal asing dalam transaksi domestik. Namun, keberhasilan KKI dalam memperluas penggunaannya tidak hanya bergantung pada biaya transaksi, melainkan juga pada kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kartu kredit.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menjelaskan bahwa KKI pada dasarnya berfungsi memindahkan pemrosesan transaksi kredit dari penyedia layanan asing (switcher asing) ke jaringan nasional, serupa dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Menurutnya, untuk transaksi domestik, KKI berpotensi lebih murah dibandingkan dengan penyedia asing.
Meskipun demikian, Huda mengakui bahwa kebutuhan terhadap kartu kredit berprinsipal Visa dan Mastercard masih akan tetap ada, terutama bagi masyarakat yang melakukan transaksi di luar negeri. Tantangan utama yang dihadapi KKI, menurut Huda, adalah pada aspek kemudahan akses bagi masyarakat.
Huda menyoroti bahwa proses pengajuan kartu kredit saat ini dinilai masih sulit dan memakan waktu, yang menyebabkan sebagian masyarakat beralih ke layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau alternatif lainnya. Oleh karena itu, agar dapat memperluas penggunaannya, terutama bagi segmen menengah ke bawah, KKI perlu menyederhanakan proses akses.
Namun, Huda menekankan bahwa kemudahan akses tersebut harus tetap diimbangi dengan kualitas penilaian kredit yang baik untuk mencegah peningkatan risiko gagal bayar.
