bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, pengelolaan kawasan Blok Tanamalia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, membutuhkan pendekatan yang mencakup dialog terbuka, pemetaan kondisi lapangan, serta kepastian hukum. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk kelancaran eksplorasi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menurut pakar ekologi politik dan pengajar IPB, Soeryo Adiwibowo, pemahaman menyeluruh terhadap kondisi lapangan sangat penting dalam mengelola kawasan dengan ragam kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan konsisten antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan perdamaian.
Soeryo menyarankan agar perusahaan membuka ruang dialog secara berkelanjutan dengan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran vital sebagai mediator yang memahami dinamika, aktor, dan kepentingan di sekitar kawasan. "Kuncinya dialog di atas semua hal, walaupun melelahkan dan membutuhkan waktu," ujar Soeryo.
Lebih lanjut, pemetaan kondisi lapangan diyakini dapat membantu pemerintah dan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan dan komunikasi dengan kebutuhan masyarakat. Kesamaan pesan di internal perusahaan juga penting untuk menjaga konsistensi komunikasi dengan publik.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng, menyatakan bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi dasar hukum bagi pemegang izin untuk melakukan eksplorasi di Blok Tanamalia. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian hukum harus diimbangi dengan pendekatan sosial.
Abrar menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kegiatan yang berlandaskan hukum tetap berjalan sembari melindungi kepentingan masyarakat. Ia menambahkan, pengelolaan kawasan harus tertib dan proporsional, menjaga kepastian hukum sekaligus memperkuat komunikasi dan perhatian terhadap kondisi masyarakat.
Dengan menerapkan dialog, pemetaan kondisi, dan kepastian hukum, pengelolaan Blok Tanamalia diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan menjaga hubungan harmonis antara kegiatan usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat.
