bytedaily - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara proaktif menggandeng sektor usaha dan industri dalam upaya memperluas akses pekerjaan bagi kelompok lanjut usia (lansia). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap proyeksi peningkatan signifikan jumlah penduduk lansia di Indonesia, yang diprediksi mencapai sekitar 11,93 persen dari total populasi pada tahun 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, menekankan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja lansia yang saat ini partisipasinya masih terbatas. Ia menyoroti bahwa kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum tergarap optimal dan memerlukan perhatian bersama. Kemnaker berfokus pada pengembangan model penempatan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, memastikan implementasi kebijakan melampaui tataran normatif, serta membangun ekosistem ketenagakerjaan yang ramah lansia melalui kolaborasi lintas sektor.
Untuk memperkuat kerangka kebijakan, Kemnaker sedang merampungkan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, yang mencakup lansia. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan akses, memperkuat perlindungan, dan menjamin kesempatan kerja yang layak bagi lansia di Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia memasuki era masyarakat menua. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dinilai sebagai kunci utama keberhasilan kebijakan ini.
