bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk mempercepat adopsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih sering mengalami pemadaman listrik. IESR memandang percepatan PLTS sebagai strategi penting untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut His Muhammad Bintang, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, PLTS dapat menjadi solusi jangka pendek dalam program dedieselisasi. Hal ini dikarenakan biaya operasional PLTD terus meningkat akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak dan tingginya biaya distribusi. Bintang menjelaskan bahwa PLTS tidak hanya menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kombinasi PLTS dengan sistem penyimpanan baterai dinilai dapat memperkuat keandalan listrik hingga ke wilayah terpencil.
IESR mengamati bahwa tantangan ketenagalistrikan Indonesia kini tidak hanya sebatas rasio elektrifikasi, melainkan juga kualitas, keandalan, dan keberlanjutan pasokan listrik. Di beberapa wilayah 3T, pemadaman listrik masih sering terjadi, bahkan berulang kali dalam sehari atau berlangsung lebih lama ketika pasokan BBM untuk PLTD terganggu akibat faktor cuaca. Bintang menambahkan bahwa keunggulan PLTS terletak pada sifatnya yang modular, kemampuannya dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik, serta dapat dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik bahkan saat matahari tidak bersinar.
Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan PLTS masih menghadapi berbagai kendala. Di sektor rumah tangga, manfaat ekonomi dari pemasangan PLTS atap perlu diperkuat melalui skema seperti net-metering. Sementara itu, di sektor industri dan komersial, tingginya minat penggunaan PLTS belum sepenuhnya terakomodasi akibat keterbatasan kuota. Pengembangan PLTS skala utilitas juga dilaporkan berjalan lambat karena proses pengadaan yang belum optimal.
Bintang menekankan bahwa untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu melakukan perbaikan regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, mempercepat pengadaan dan pembangunan PLTS skala utilitas, serta memastikan dukungan dari sisi jaringan dan sistem penyimpanan energi. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS dinilai tidak akan berkembang secara optimal. IESR mendorong pemerintah untuk menempatkan PLTS sebagai elemen kunci dalam strategi ketahanan energi nasional. Selain memperluas akses listrik bersih, pengembangan PLTS diharapkan dapat menekan biaya operasi pembangkit berbasis diesel, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan membantu industri memenuhi tuntutan pasar global terkait emisi rendah.
