bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menekankan pentingnya akurasi data desil dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ia mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan akibat kesalahan dalam pengelompokan data.
Giri menjelaskan bahwa ketepatan data desil bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Ia menambahkan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan paling rendah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” ujar Giri dalam keterangannya pada Kamis (27/8/2026).
Untuk itu, Giri meminta pemerintah untuk menginformasikan secara terbuka kriteria dan variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap warga. Keterbukaan ini dinilai krusial agar masyarakat memahami dasar penetapan desil dan mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
Ia mengkhawatirkan bahwa warga dengan kondisi ekonomi yang lemah berisiko masuk dalam kategori desil tinggi jika data yang digunakan tidak mencerminkan kondisi riil. Sebagai contoh, Giri menyebutkan adanya kasus penarik becak yang tercatat dalam desil 9, yang menunjukkan perlunya verifikasi dan pengecekan ulang data masyarakat.
“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Giri meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat membantu mencocokkan data administratif dengan kondisi lapangan.
Selain proses verifikasi, Giri juga berpendapat bahwa data penentuan desil perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi seseorang dapat berubah dengan cepat, misalnya akibat kehilangan pekerjaan atau perubahan sumber pendapatan.
“Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan,” pungkasnya.
