bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hijau sebesar US$45 miliar hingga US$60 miliar, setara sekitar Rp804,9 triliun hingga Rp1.073 triliun dengan asumsi kurs Rp17.890 per dolar AS. Menurutnya, investasi tersebut berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 6 persen.
Yudistian menjelaskan, kebutuhan investasi mencakup pembangunan pasokan energi terbarukan dan pengembangan industri yang menggunakan energi hijau. Potensinya, kata dia, berasal dari pembentukan ekosistem industri hijau, termasuk penyediaan energi terbarukan bagi manufaktur berorientasi ekspor, tekstil, kendaraan listrik, pusat data, serta industri pengolahan mineral.
Ia memperkirakan kebutuhan listrik sektor industri hijau pada 2026–2034 dapat meningkat 3,5 hingga 5,3 kali lipat jika pasokan energi terbarukan terhubung dengan sektor-sektor tersebut.
Untuk mendukung pendanaan ekspansi, Geo Dipa menyiapkan pembiayaan melalui penerbitan obligasi. Yudistian menyebut rencana itu akan menjadi bagian dari strategi pendanaan perusahaan dan tidak mengubah kepemilikan, berbeda dengan penawaran umum perdana saham (IPO).
Perusahaan masih mengkaji waktu penerbitan dan jumlah obligasi yang akan ditawarkan. Persiapannya ditargetkan dimulai tahun depan, dengan obligasi sebagai salah satu sumber pendanaan ekuitas. Yudistian mengatakan pengelolaan perusahaan tetap berada di tangan Geo Dipa, sedangkan pemegang obligasi berhak menerima pembayaran kupon sesuai ketentuan penerbitan.
Geo Dipa telah menerima penyertaan modal negara dari APBN sekitar Rp1,3 triliun. Dana itu digunakan sebagai ekuitas pendamping pinjaman dari EDB untuk proyek yang sedang dalam tahap konstruksi.
Yudistian juga menyoroti komponen fiskal yang masih menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Ia menyebut sekitar 40 persen transaksi penjualan listrik panas bumi kepada PLN kembali kepada pemerintah dalam bentuk berbagai penerimaan negara dan daerah, termasuk penerimaan negara bukan pajak, pajak bumi dan bangunan tubuh bumi, serta pajak air permukaan.
