bytedaily - Melansir laporan cnnindonesia.com, Hashim Djojohadikusumo menyebut sekitar 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tersentuh pajak karena berlangsung di pasar abu-abu, yakni di luar pencatatan pemerintah.
Dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10), Hashim mengatakan Bank Dunia memperkirakan porsi ekonomi abu-abu Indonesia mencapai 35–40 persen, dengan nilai sekitar US$1,5 triliun. Ia menambahkan, menurut Bank Dunia, angka sebenarnya berpotensi mencapai 45 persen.
Hashim menggambarkan kondisi itu dengan contoh jasa tukang cukur panggilan yang digunakannya. Menurut dia, penyedia jasa tersebut tidak memberikan faktur dan tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Untuk meningkatkan penerimaan, Hashim mengatakan pemerintah mulai menerapkan sistem pemungutan pajak secara elektronik sekitar satu atau dua pekan sebelum ia menyampaikan keterangan tersebut. Sistem itu, menurutnya, menggunakan mesin untuk memungut pajak, penerimaan negara, dan royalti.
