bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Indonesia akan mengangkat penguatan pasar karbon dan peluang investasi hijau sebagai agenda utama dalam persiapan delegasi untuk Conference of the Parties ke-31 (COP31) UNFCCC di Antalya, Türkiye. Pemerintah ingin menerjemahkan komitmen iklim menjadi kerja sama dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan agenda tersebut dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 UNFCCC di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10). Ia menyatakan Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia, sekaligus membuka akses pembiayaan internasional bagi aksi iklim dan pembangunan nasional.
Menurut Zulhas, pasar karbon dapat memperluas sumber pendanaan untuk aksi iklim dan membuka peluang investasi di berbagai sektor. Dukungan itu dibutuhkan untuk memperkuat mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.
Kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan menjadi contoh dampak perubahan iklim yang tidak hanya terkait dengan lingkungan, tetapi juga ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Zulhas, yang menjabat Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), mendorong kedua mandat itu untuk memperkuat koordinasi aksi iklim dan investasi hijau.
Zulhas mengatakan komitmen iklim perlu diwujudkan melalui aksi yang memberi dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, ujarnya, ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta mempertahankan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Peluang pertumbuhan hijau, menurut Zulhas, mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, persampahan, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir. Pada sektor pangan, pemerintah mendorong produktivitas melalui inovasi dan teknologi ramah lingkungan, termasuk pertanian cerdas, budi daya perairan berkelanjutan, padi rendah emisi, dan silvofishery di kawasan mangrove.
Pemerintah juga mendorong pengelolaan, konservasi, dan pemulihan lahan terdegradasi. Selain membantu penyerapan karbon, upaya tersebut diharapkan membuka peluang kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
Transformasi pengelolaan sampah ditujukan untuk mengurangi emisi metana dan memperkuat ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pendekatan waste to energy, yang dikembangkan bersama Danantara dan pemerintah daerah, juga diarahkan untuk menangani persoalan sampah perkotaan serta mendukung ketahanan energi.
Di wilayah laut dan pesisir, pengembangan karbon biru diarahkan untuk melindungi ekosistem, termasuk mangrove yang berperan menyerap dan menyimpan karbon. Upaya tersebut, menurut Zulhas, perlu disertai pemberdayaan masyarakat pesisir.
