bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kini mengarahkan kawasan transmigrasi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas jangkauan pasar bagi para petani dan pelaku usaha lokal, serta menarik minat investasi.
Perubahan arah kebijakan ini dinilai sangat relevan mengingat dinamika ekonomi dan geopolitik global yang terus berubah. Prof. Soner Başkaya, seorang Guru Besar Ekonomi dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, bahkan menyebut program transmigrasi sebagai 'the right programme at the right time'.
Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Senin (24/8), Prof. Başkaya mengemukakan bahwa posisi Indonesia yang cenderung netral dalam kancah politik internasional, lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia di tengah pergeseran rantai pasok global.
"Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik," jelasnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (29/8).
Prof. Başkaya menekankan pentingnya menerjemahkan peluang tersebut menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi warga, memberdayakan usaha lokal, serta membangun konektivitas dengan industri dan pasar yang lebih luas.
Ia menambahkan bahwa kawasan transmigrasi perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik yang efisien, fasilitas modern, akses permodalan, dan ekosistem inovasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga dapat merasakan manfaat dari proses produksi bernilai tambah dan rantai pasok yang lebih panjang.
Pendekatan baru dalam program transmigrasi ini berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menghidupkan kawasan, menarik investasi dan sumber daya manusia berkualitas, serta mendorong transfer ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kawasan yang tidak hanya produktif dan berkembang, tetapi juga layak huni.
Bagi masyarakat, perubahan ini akan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan tanpa harus beranjak ke kota-kota besar. Petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan akses terhadap teknologi, pendanaan, kemitraan bisnis, dan pasar yang lebih luas.
Prof. Başkaya mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ini tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang dijalankan. Tolok ukur utamanya adalah perubahan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan jumlah pekerjaan produktif dan pertumbuhan usaha lokal.
Pandangan ini sejalan dengan paradigma baru yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi harus menjadi prioritas sebelum perpindahan penduduk dilakukan.
"Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat akan bersedia datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan, peluang usaha yang menarik, infrastruktur yang memadai, serta prospek kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi harus difokuskan sebagai ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan masyarakat, lahan, dan ilmu pengetahuan.
