bytedaily
Kamis, 20 Agustus 2026 - 13:03 WIB

Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis Wajib Siaga Dini Hari, BGN Perluas Program ke Wilayah 3T

Redaksi 20 Agustus 2026 1 views
Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis Wajib Siaga Dini Hari, BGN Perluas Program ke Wilayah 3T
Ilustrasi visual (Sumber referensi: cnnindonesia.com)

bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mewajibkan kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk hadir sejak dini hari saat operasional dapur dimulai. Hal ini berbeda dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang umumnya dimulai pukul 08.00 hingga 17.00.

Menurut Sudaryono, kepala SPPG harus memantau langsung proses pengolahan makanan yang dimulai pada dini hari. "Jam kerja kepala dapur bukan (seperti) ASN PPPK yang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya adalah jam operasional dapur di dini hari itu wajib hadir pada saat pengolahan makanan," jelas Sudaryono di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Selain itu, BGN juga tengah melakukan penataan pelaksanaan program MBG. Data penerima manfaat program ini telah diintegrasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan.

BGN juga berencana memperluas program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai masih membutuhkan bantuan gizi. "3T akan menjadi prioritas kita. Di daerah-daerah yang jauh yang betul-betul membutuhkan kita juga prioritaskan. Beberapa dapurnya sudah ada," kata Sudaryono.

Saat ini, terdapat sekitar 1.700 SPPG yang telah dibangun di wilayah 3T dan akan dioperasikan secara bertahap. Lokasi SPPG tersebut mencakup Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara. Sekitar 284 dapur di wilayah tersebut dinilai siap untuk segera dibuka.

Sudaryono menambahkan bahwa untuk mengoperasikan dapur-dapur tersebut, ia perlu menerbitkan sejumlah aturan agar pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki landasan regulasi yang jelas. "Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres kita," pungkasnya.


Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan hasil saduran otomatis dari media cnnindonesia.com menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik untuk menghindari plagiarisme. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung akibat informasi ini. Untuk membaca naskah asli, silakan kunjungi tautan berikut.