bytedaily - Melansir laporan ekonomi.republika.co.id, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah secara bertahap mengubah penyaluran bantuan sosial dan subsidi dari barang menjadi uang tunai langsung kepada penerima.
Usai rapat tingkat menteri mengenai perluasan program intervensi perlindungan sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026), Luhut mengatakan pemerintah memperluas pendataan digital untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi calon penerima bantuan.
Digitalisasi bansos yang sebelumnya diterapkan di 43 kabupaten/kota kini diperluas ke 258 kabupaten/kota. Integrasi data melalui teknologi pemerintah atau Government Technology (GovTech) diharapkan mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Untuk tahap saat ini, penyaluran difokuskan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Luhut menyebut, dalam satu hingga dua tahun ke depan, subsidi kemungkinan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan uang tunai langsung kepada masyarakat.
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar teknologi digital dimanfaatkan untuk menghadirkan keadilan sosial. Peluncuran berskala besar GovTech untuk digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Program tersebut akan ditopang integrasi data lintas kementerian dan lembaga berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh anak bangsa. Instansi yang terlibat antara lain Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kemenpan-RB, Kementerian Kesehatan, Komdigi, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional, BPS, BSSN, serta pemerintah daerah.
