bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana pemerintah mengalihkan penyaluran subsidi dari barang menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat dalam satu hingga dua tahun mendatang. Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan dan keberhasilan pemutakhiran data perlindungan sosial.
Luhut mengatakan rencana itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah mempercepat penyusunan basis data penerima bantuan melalui digitalisasi serta penggabungan data antarkementerian dan lembaga.
Pemerintah menargetkan digitalisasi data perlindungan sosial rampung pada akhir 2026. Jika pembaruan data berjalan sesuai rencana, penyaluran bantuan sosial menggunakan data terbaru diupayakan mulai kuartal I 2027.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah berencana meluncurkan teknologi pemerintahan atau government technology pada Oktober 2026. Sistem yang dikembangkan putra-putri Indonesia itu akan menghubungkan data dari delapan kementerian dan lembaga untuk membantu verifikasi penerima bantuan.
Pemutakhiran dilakukan dengan mengintegrasikan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut dirancang agar data dapat digunakan bersama dan diperbaiki berdasarkan desil.
Luhut juga mengatakan pemerintah akan mengadakan pertemuan mingguan untuk memantau perkembangan pemutakhiran data secara waktu nyata. Dengan cara itu, pemerintah dapat melihat daerah atau instansi yang mengalami keterlambatan dalam pendataan.
