bytedaily - Melansir laporan ekonomi.republika.co.id, pemerintah Malaysia menyetujui kenaikan upah minimum dari RM1.700 atau sekitar Rp7,45 juta menjadi RM2.000 atau sekitar Rp8,76 juta per bulan. Kebijakan yang dijadwalkan berlaku mulai Juni 2027 itu diperkirakan mencakup lebih dari empat juta pekerja.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan keputusan tersebut saat membacakan Anggaran 2027 di Dewan Rakyat. Ia menyebut pendapatan yang tidak bertambah seiring kenaikan harga barang menjadi salah satu penyebab tekanan biaya hidup. Menurut Anwar, kompensasi pekerja saat ini menyumbang 33,9 persen terhadap produk domestik bruto Malaysia.
Usaha kecil dan menengah dengan penjualan tahunan di bawah RM50 juta atau sekitar Rp219,02 miliar akan dikecualikan dari penerapan upah minimum baru. Pengecualian itu dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan model bisnis. Anwar juga mengimbau pemberi kerja di sektor swasta memberikan upah yang lebih layak.
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Seri R. Ramanan mengatakan pemerintah berencana memperkenalkan upah minimum bulanan tersendiri sebesar RM2.500 atau sekitar Rp10,95 juta untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menengah serta lulusan perguruan tinggi. Kementerian Sumber Daya Manusia akan menjelaskan mekanisme penerapannya dalam waktu dekat.
Anggaran 2027 juga memuat program untuk mendukung pendapatan pekerja gig dan memperluas pelatihan keterampilan. Pemerintah dan Grab akan memulai paket pembiayaan RM160 juta pada 2027 untuk membantu pendapatan bersih dan kesejahteraan pengemudi e-hailing serta kurir p-hailing. Pendapatan bersih median pengemudi e-hailing diperkirakan naik hingga RM227 per bulan, sementara pendapatan kurir p-hailing diproyeksikan bertambah hingga RM100 per bulan.
Dewan Konsultatif Gig sedang membahas standar pendapatan minimum, formula penghitungan pendapatan, serta perlindungan sosial minimum bagi pekerja gig. Usulan tersebut diperkirakan rampung pada awal 2027.
Untuk pengembangan keterampilan, RM8 miliar dialokasikan bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknikal dan Vokasional di berbagai kementerian. HRD Corp, dengan dukungan dana pungutan RM3 miliar, akan menyediakan tiga juta kesempatan pelatihan. Perusahaan Dana Pengembangan Keterampilan juga menyiapkan RM500 juta untuk membiayai peserta di lembaga pelatihan keterampilan negeri dan swasta yang terdaftar.
Selain itu, HRD Corp akan mengalokasikan lebih dari RM40 juta untuk pelatihan 8.000 warga Malaysia di sektor perawatan lansia. Ramanan mengatakan kementeriannya akan berupaya menyelaraskan peningkatan pendapatan pekerja dengan keterampilan yang relevan dan perlindungan sosial yang lebih kuat, seiring industri menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.
