bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk mencairkan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, Purbaya menekankan bahwa pengajuan anggaran tersebut tidak boleh disertai dengan praktik penggelembungan dana atau mark-up.
Purbaya menjelaskan bahwa penanganan bencana memiliki pendekatan anggaran yang berbeda dibandingkan belanja rutin. Anggaran untuk bencana dianggap krusial karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan mengancam kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian khusus.
Saat ini, BNPB telah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun. Purbaya menegaskan bahwa dana tambahan akan terus dikucurkan jika diperlukan untuk operasional pemadaman di lapangan. Ia menyatakan bahwa ketersediaan dana siap, dan BNPB tinggal menginformasikan kebutuhan operasionalnya.
Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan dan menerima sebagian tambahan anggaran untuk penanganan karhutla. Namun, Purbaya menyebutkan bahwa BNPB belum mengajukan permohonan biaya tambahan secara resmi. Akibatnya, angka pasti mengenai besaran dana yang akan dikucurkan belum dapat ditentukan, menunggu penghitungan dan pengajuan dari BNPB.
Purbaya memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk karhutla kali ini tidak akan sebesar yang terjadi di Aceh pada masa lalu, mengingat skala kejadian yang berbeda. Saat ini, karhutla melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Papua Tengah. Kalimantan Timur dilaporkan menjadi salah satu daerah terdampak terparah, dengan 430 kejadian karhutla yang meluas hingga 1.260,92 hektare, mayoritas merupakan lahan milik perusahaan.
