bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah terus menggenjot dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program. Fokus utama diarahkan pada perluasan akses pembiayaan, kemudahan dalam menjalankan usaha, serta percepatan transformasi digital. Langkah-langkah ini diambil guna meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong para pelaku usaha untuk berkembang ke jenjang yang lebih tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp147,70 triliun. Angka ini setara dengan 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun. Dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat UMKM sebagai penopang perekonomian nasional.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar secara hybrid di Jakarta menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat usaha mikro. Acara ini menyediakan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, serta perlindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro. Berbagai kegiatan kolaboratif antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM juga diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing UMKM nasional.
Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan KUR, tetapi juga menyediakan instrumen pembiayaan ekspor, kredit industri untuk sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya. Untuk pertama kalinya, pemerintah meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi Rp50 triliun, yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon hingga Rp500 juta, menargetkan 100.000 rumah.
Lebih lanjut, Airlangga mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI). Pemanfaatan AI dinilai dapat membantu UMKM dalam analisis pasar, identifikasi peluang baru, dan pemetaan potensi daerah untuk memperluas jangkauan bisnis. Selain itu, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN akan membuka peluang pasar digital yang lebih luas di kawasan tersebut, didukung oleh sistem pembayaran interoperabel seperti QRIS yang mempermudah transaksi lintas negara.
Dalam upaya mempermudah akses layanan bagi UMKM, pemerintah juga terus memperkuat transformasi digital melalui platform terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM). Platform ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan terintegrasi bagi para pelaku UMKM.
