bytedaily - Menurut informasi dari ekonomi.republika.co.id, pemerintah menyatakan bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak disebabkan semata-mata oleh kenaikan harga atau pasokan gas bumi. Tekanan yang dihadapi dunia usaha saat ini merupakan gabungan dari berbagai faktor, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, serta relokasi investasi ke negara lain.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah berupaya melakukan mitigasi untuk mencegah PHK meluas. Ia menekankan bahwa isu yang dihadapi dunia usaha lebih kompleks dari sekadar harga energi. Konflik di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi, sementara penurunan daya beli masyarakat mengurangi volume produksi perusahaan. Selain itu, relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah turut meningkatkan biaya produksi.
Said Iqbal juga mengklarifikasi informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai 55 ribu pekerja, menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Ia mencontohkan upaya mitigasi yang berhasil dilakukan di Grup Yazaki, di mana rencana relokasi produksi ke Vietnam dapat ditekan melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja. Pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus di PT Pakerin, PT Molex Ayus, dan perusahaan lainnya untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, berpendapat bahwa harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Ia menilai tidak tepat jika harga gas dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing atau meningkatnya ancaman PHK. Menurut kajian ReforMiner, daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor, dan harga gas hanya salah satu komponen dari cost competitiveness. Faktor yang lebih dominan meliputi strategi industri, permintaan pasar, dan elemen sumber daya.
Komaidi Notonegoro menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35 persen. Komponen terbesar justru berasal dari bahan baku dan bahan penolong, yang porsinya mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung jenis industrinya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah daya saing industri tidak bisa hanya mengandalkan penurunan harga gas. Pemerintah perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.
