bytedaily - Melansir cnnindonesia.com, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut penjualan rumah subsidi tahun ini merosot lebih dalam dibandingkan saat pandemi Covid-19. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengembang kebingungan menghadapi pasar yang lesu.
Para pengembang sebelumnya memperkirakan penyerapan rumah melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat melampaui 200 ribu unit pada akhir tahun. Namun, hingga 29 September 2026, realisasi penjualan tercatat 161.746 unit dari kuota 350 ribu unit yang disiapkan pemerintah.
Ari mengatakan persoalan utama bukan keterbatasan pasokan, melainkan rendahnya daya beli dan minat masyarakat. Ia menilai pengembang mampu membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi jumlah pembeli masih sedikit.
Ia juga menyoroti perubahan prioritas generasi muda yang dinilai lebih memilih membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau berlibur daripada segera membeli rumah. Sebagian calon pembeli lainnya terkendala catatan kredit bermasalah akibat pinjaman daring yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Ari, relaksasi OJK berupa pengecualian SLIK bagi tunggakan di bawah Rp1 juta belum menunjukkan dampak berarti. Perbankan, katanya, masih berhati-hati dan belum terlihat perubahan signifikan setelah kebijakan tersebut.
Pemerintah telah menyediakan sejumlah insentif untuk mendorong sektor properti. Di antaranya pembebasan pajak hingga 100 persen untuk pembelian rumah sampai Rp2 miliar yang diperpanjang hingga Desember 2027, KPR subsidi dengan bunga tetap 5 persen, uang muka dan tenor panjang hingga 40 tahun, serta pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, insentif tersebut dinilai belum cukup meningkatkan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah.
Ari menambahkan, sejumlah konsumen yang telah mengambil KPR subsidi kini kesulitan membayar angsuran. Bank, menurutnya, melaporkan adanya penghentian cicilan, pengalihan kredit, dan penjualan rumah secara bawah tangan. Sebagian pemilik juga menjual rumah untuk membeli hunian yang lebih murah atau memilih pindah ke kampung karena tidak sanggup melanjutkan pembayaran.
