bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, pelaku usaha perunggasan di Jawa Tengah menilai bahwa penyerapan daging ayam oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak yang berarti terhadap pasar. Meskipun demikian, mereka menyambut baik keputusan yang mewajibkan penyajian menu ayam sebanyak dua kali dalam sepekan pada program tersebut.
Menurut Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Susilo, selama ini porsi penggunaan daging ayam dalam menu MBG belum memiliki ketetapan yang pasti, sehingga penyerapan produksi dari peternak masih terbatas. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada aturan yang mengharuskan penyajian daging ayam dua kali seminggu, sehingga penggunaannya bersifat opsional dan berdampak pada kurang signifikannya penyerapan.
Susilo menambahkan bahwa produksi ayam di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta ekor per hari, sementara kebutuhan pemotongan hanya berkisar antara 1,3 hingga 1,4 juta ekor per hari. Kondisi surplus ini menjadi salah satu faktor penyebab harga ayam hidup di tingkat peternak berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP). Saat ini, harga ayam hidup berada di kisaran Rp17 ribu per kilogram, jauh di bawah HAP yang seharusnya sekitar Rp20 ribu per kilogram, sehingga peternak mengalami kerugian akibat kelebihan pasokan (over supply).
Ia memperkirakan kebijakan penyajian menu ayam dua kali seminggu pada program MBG dapat menyerap sekitar 7 persen dari total produksi ayam di Jawa Tengah dan DIY. Meskipun belum signifikan, kebijakan ini dianggap cukup membantu. Selain tekanan harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga pakan ternak yang saat ini mencapai sekitar Rp9 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7 ribu hingga Rp8.500 per kilogram.
Dalam rapat koordinasi yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), dan asosiasi peternak telah menyepakati penambahan menu telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam sepekan pada program MBG. Ia juga menginstruksikan seluruh SPPG di Jawa Tengah untuk memprioritaskan pembelian bahan baku dari peternak dan pelaku usaha lokal sesuai dengan harga acuan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyoroti adanya perbedaan harga pembelian telur oleh beberapa SPPG. Ia melaporkan bahwa sebagian peternak menjual telur pada kisaran Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram, jauh di bawah HAP telur sebesar Rp26.500 per kilogram. Suwardi berharap harga telur dapat ditetapkan pada angka Rp26 ribu per kilogram dan meminta pemerintah untuk menelusuri praktik pembelian telur di bawah HAP yang dinilai merugikan peternak, terutama di tengah kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga pakan ternak.
