bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan meresmikan fasilitas proyek di kawasan TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Program ini diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan sampah, khususnya di wilayah Bogor.
Proyek tersebut menggabungkan teknologi PSEL untuk mengolah sampah baru lewat proses pirolisis sekaligus menangani timbunan sampah lama di area yang sama. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa integrasi dua teknologi dalam satu lokasi merupakan terobosan dalam penanganan sampah di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari, dengan Kota Bogor menyumbang 700‑1.000 ton. Proyek PSEL ditargetkan dapat memproses sekitar 1.500 ton sampah baru tiap hari dan mengonversinya menjadi listrik dengan kapasitas 20‑30 megawatt.
Namun, menurut Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibrar Akbar, proyek ini tidak sejalan dengan hierarki pengelolaan sampah yang menekankan pengurangan sampah di sumber. Ia menegaskan bahwa PSEL memerlukan pasokan sampah terus‑menerus, sehingga berpotensi mendorong produksi sampah lebih banyak.
Ibrar juga menyoroti bahwa kebutuhan pasokan 1.500 ton sampah per hari dapat membuat sistem pengelolaan sampah tetap bergantung pada volume besar sampah, yang bertentangan dengan prinsip pengurangan sampah. Ia menambahkan bahwa banyak sampah kering tercampur dengan sampah basah karena regulasi, infrastruktur, dan dukungan yang belum memadai, sementara sampah basah kurang cocok untuk teknologi PSEL.
Selain itu, Ibrar mengingatkan bahwa implementasi PSEL memerlukan anggaran operasional yang besar, yang menjadi tantangan bagi daerah atau kota dengan keterbatasan dana pengelolaan sampah. Dari perspektif lingkungan, proses pembakaran dalam PSEL menghasilkan residu yang harus dikelola dan berpotensi memerlukan tempat pembuangan akhir (TPA) baru.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas emisi yang dihasilkan selama pembakaran, yang dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi warga di sekitar proyek. Menurutnya, transparansi hasil uji emisi serta pengawasan terhadap kelayakan dan dampak PSEL masih perlu ditingkatkan.
