bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut anggaran hampir Rp900 miliar untuk memulihkan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra baru terserap sekitar 50-60 persen di Aceh. Dana yang dialokasikan melalui refocusing Kementerian Pertanian itu telah disalurkan kepada dinas pertanian daerah untuk memperbaiki sawah dan kebun.
Tito mengatakan alokasi tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan pemantauan pemerintah, serapan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah mencapai sekitar 70-80 persen, sementara Aceh masih tertinggal.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Jakarta Pusat, Senin (12/10), Tito menyatakan lambatnya realisasi di Aceh menghambat pemulihan lahan pertanian warga. Ia menyebut pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pejabat daerah melalui pertemuan daring mingguan dan mengirim tim untuk mendorong percepatan penggunaan anggaran.
Tito menilai ada kendala birokrasi dalam pelaksanaan program pusat di daerah. Karena itu, ia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepakat memperkuat koordinasi agar bantuan dan program pemulihan pertanian dapat berjalan lebih cepat.
Pemerintah juga mengambil alih perbaikan sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang rusak dan belum ditangani pemerintah daerah. Amran mengatakan penyuluh pertanian lapangan (PPL) berperan penting dalam pelaksanaan program pertanian dan membutuhkan fasilitas serta aturan yang mendukung tugas mereka.
Menurut Amran, pemerintah telah mengubah regulasi dengan menempatkan PPL di bawah pemerintah pusat. Kebijakan itu ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program dan bantuan pusat serta memastikan penyalurannya dikawal hingga ke lapangan.
Amran menyebut bantuan kementerian untuk sektor pertanian mencapai sekitar Rp30 triliun. Jika pembangunan irigasi turut dihitung, total bantuan untuk sektor pangan mencapai Rp144 triliun. Bantuan tersebut meliputi irigasi, pupuk, traktor, dan sarana produksi lain yang pelaksanaannya perlu diawasi PPL.
Ia juga mengatakan perbaikan kantor PPL yang rusak mulai dilakukan menggunakan anggaran refocusing tahun ini. Perbaikan bangunan dengan kerusakan berat ditargetkan berlangsung sekitar dua bulan, sedangkan penyelesaian seluruh fasilitas direncanakan berlanjut hingga tahun depan.
