bytedaily
Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Rencana HP Gratis Prabowo Masih Dibahas, Urgensi Dinilai Perlu Dikaji

Redaksi 15 Oktober 2026 1 views
Rencana HP Gratis Prabowo Masih Dibahas, Urgensi Dinilai Perlu Dikaji
Ilustrasi visual (Sumber referensi: cnnindonesia.com)

bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Presiden Prabowo Subianto membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Menurut Hashim, program itu berkaitan dengan rekening gratis dari pemerintah yang akan memiliki saldo awal Rp50 ribu.

Rekening tersebut ditargetkan untuk warga yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening. Hashim mengatakan setiap warga akan mendapat ponsel dengan rekening digital untuk menerima dana.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan rencana pembagian ponsel gratis masih dibahas. Ia belum menjelaskan rincian kebijakan maupun kesiapan anggarannya karena pembahasan belum rampung. Detailnya, kata Dradjad, akan disampaikan setelah proses tersebut selesai.

Dradjad menjelaskan kebijakan yang telah siap dijalankan saat ini adalah pembukaan rekening bank gratis. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk saldo awal Rp50 ribu pada setiap rekening.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai urgensi pemberian ponsel gratis masih perlu dikaji. Ia menyebut digitalisasi bantuan sosial penting, tetapi pembagian ponsel pintar bukan satu-satunya cara untuk mendukungnya.

Ronny menyarankan agar perangkat diprioritaskan bagi keluarga miskin dan rentan yang membutuhkan ponsel tetapi belum memilikinya. Ia juga mengusulkan sasaran dari kelompok desil terbawah yang memenuhi kriteria bantuan sosial, disertai verifikasi ketat.

Menurut Ronny, pemerintah perlu membandingkan biaya pengadaan ponsel dengan pilihan lain, seperti memperluas akses perbankan, membenahi sistem pembayaran digital, atau menyediakan kanal layanan khusus bagi warga yang tidak memiliki ponsel.

Ia mengingatkan perhitungan anggaran perlu dilakukan secara transparan karena biaya program tidak hanya mencakup pembelian perangkat, tetapi juga konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, distribusi, dan penggantian ponsel yang rusak. Ronny menambahkan kapasitas industri dalam negeri dinilai cukup untuk melakukan perakitan perangkat secara lokal.


Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan hasil saduran otomatis dari media cnnindonesia.com menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik untuk menghindari plagiarisme. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung akibat informasi ini. Untuk membaca naskah asli, silakan kunjungi tautan berikut.