bytedaily - Melansir laporan cnnindonesia.com, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton untuk memimpin lembaga baru yang menangani kecerdasan buatan (AI) di pemerintahannya. Menurut Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip wawancara dengan Clayton, ia ditugaskan melaporkan risiko dan peluang AI dalam waktu 120 hari.
Clayton mengatakan kepada WSJ bahwa presiden meminta pembentukan kelompok bernama Pasukan Super Intelijen. Kelompok itu bertujuan menjaga posisi AS sebagai pemimpin dalam pengembangan AI tingkat lanjut sekaligus melindungi kepentingan masyarakat Amerika.
Lembaga tersebut akan mengkaji risiko AI dan mekanisme pelaporan pemerintah terkait pelanggaran, peretasan, serta insiden lainnya. Setelah itu, lembaga akan menyarankan langkah untuk memperkuat kemampuan respons pemerintah federal dengan memanfaatkan kewenangan yang sudah tersedia.
Reuters melaporkan bahwa keamanan AI menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah peneliti memperingatkan adanya keyakinan di kalangan pengembang bahwa AI dapat membunuh manusia dalam kurun satu dekade. Anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik juga menyampaikan kekhawatiran serta mendorong tindakan lebih lanjut.
Trump memilih pendekatan yang longgar terhadap regulasi AI. Ia beralasan pengawasan berlebihan dapat mengurangi daya saing AS terhadap China. Pada 29 September, Trump mengatakan tidak ingin bekerja sama dengan Presiden China Xi Jinping dalam pengaturan teknologi AI.
Penunjukan Clayton menjadi kali kedua Trump memilih penasihat untuk mengawasi keputusan AI di pemerintahannya. Investor modal ventura David Sacks sebelumnya menjalankan peran sebagai penanggung jawab utama AI pada awal masa jabatan kedua Trump.
WSJ menyebut Wakil Ketua gugus tugas tersebut adalah Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Komisi Perdagangan Federal Andrew Ferguson. Anggotanya mencakup Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Penasihat eksternal yang disebutkan antara lain Sacks dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice.
