bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait kontroversi di masyarakat mengenai kategori desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Menurut penjelasan resmi, desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi. Variabel yang digunakan meliputi data individu seperti pekerjaan dan tingkat pendidikan, kondisi perumahan termasuk kepemilikan rumah dan daya listrik, serta aset yang dimiliki.
Airlangga menyatakan bahwa pembagian desil ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi. Ia menyebutkan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basisnya.
Meskipun demikian, Airlangga tidak merinci secara spesifik apakah penentuan desil merujuk pada besaran pengeluaran atau nilai kepemilikan aset. Ia hanya menegaskan bahwa semua indikator ekonomi tersebut dikumpulkan melalui metode survei.
Isu mengenai desil ini memang telah menimbulkan protes dari sebagian masyarakat. Banyak warga yang melakukan pengecekan mandiri terhadap status desil mereka dan merasa terkejut dengan penempatan kategori yang tidak sesuai dengan realitas finansial mereka.
Masyarakat dapat mengecek status desil melalui situs dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Salah satu contoh yang diungkapkan adalah seorang ibu rumah tangga di Bekasi yang terkejut ditempatkan di desil 10 (kesejahteraan tertinggi) meskipun kondisi finansialnya tidak sesuai, di mana ia hanya memiliki motor dan menumpang di rumah orang tua, sementara suaminya menjalankan bisnis kaos sablon skala kecil.
