bytedaily - Kekhawatiran akan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia semakin mengemuka, dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menekankan bahwa peningkatan daya saing industri dalam negeri menjadi kunci krusial untuk meredam potensi gelombang PHK tersebut. Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat-Israel telah memicu volatilitas harga komoditas energi dan bahan baku, menciptakan ancaman inflasi yang dapat menekan industri yang tidak mampu bersaing.
Menurut Faisal, dampak langsung dari perang di Timur Tengah terasa pada lonjakan harga energi dan biaya logistik global, terutama dengan terganggunya jalur vital Selat Hormuz. Kenaikan biaya operasional ini berpotensi ditransmisikan ke harga produk akhir, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi di tingkat konsumen. Namun, strategi menaikkan harga produk tidak selalu menjadi solusi mudah, mengingat daya beli konsumen yang terbatas. Persaingan ketat akan terjadi, di mana industri yang mampu menawarkan harga lebih kompetitif akan bertahan, sementara yang kalah bersaing berisiko mengalami penurunan keuntungan, penjualan, produksi, hingga akhirnya PHK.
Kondisi ini diperparah dengan proyeksi peningkatan angka PHK tahun ini yang diperkirakan mencapai 100 ribu orang, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios). Bhima menyoroti adanya transmisi inflasi bahan baku ke harga ritel, ditambah tekanan dari kenaikan harga pupuk, plastik, dan energi yang diperburuk oleh fenomena Super El Nino. Efek spiral dari kenaikan biaya produksi (cost push) ini memaksa berbagai sektor usaha melakukan penyesuaian harga, namun kesiapan konsumen untuk menerima lonjakan harga tersebut masih menjadi pertanyaan besar.
