bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya melakukan perbaikan signifikan dalam tata kelola program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto setelah ia ditunjuk memimpin lembaga tersebut adalah untuk secara proaktif menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BGN tanpa menghindarinya. "Pak Presiden satu arahan. You have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense," ujar Sudaryono.
Presiden Prabowo juga menargetkan agar BGN dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan cepat dalam penyelesaian masalah. Menanggapi hal tersebut, Sudaryono bertekad untuk melakukan perubahan dalam tata kelola BGN dengan menekankan pentingnya transparansi dan pengembangan sistem kerja yang tidak bergantung pada individu. "Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system. Trust in system," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap pekerjaan ke depannya akan didasarkan pada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan sistem yang telah dibangun, bukan semata-mata pada arahan personal. Sudaryono juga membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk internal BGN, mitra, masyarakat, dan media, yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tata kelola.
Beberapa upaya perbaikan program MBG yang sedang dilakukan BGN meliputi:
1. Penugasan Pejabat di Daerah: Sudaryono akan mewajibkan pejabat eselon I hingga II BGN untuk berkantor di daerah guna memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Pembagian wilayah tanggung jawab akan ditetapkan bagi setiap pejabat eselon untuk memastikan program berjalan optimal hingga ke tingkat daerah, mengingat lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berada di berbagai daerah. Setiap pejabat akan memiliki peran ganda, yaitu menjalankan tugas pokok struktural sekaligus mengemban tanggung jawab kewilayahan, dengan pejabat Eselon I mengampu provinsi dan Eselon II mengampu kabupaten.
2. Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Terintegrasi: BGN sedang menyiapkan sistem pengawasan baru berupa kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi di seluruh SPPG atau dapur MBG. CCTV ini akan terhubung langsung ke kantor pusat BGN sebagai upaya penguatan pengawasan, terutama pasca ditemukannya beberapa kasus dugaan keracunan makanan. Sistem ini diharapkan memungkinkan pemantauan aktivitas dapur secara langsung dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah.
