bytedaily - Jakarta - Beban pembayaran bunga utang negara Indonesia kini menembus angka Rp500 triliun per tahun, menggerogoti sekitar 15-20 persen dari total belanja negara. Angka fantastis ini, yang mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional, mengindikasikan bahwa porsi signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu, bukan untuk program layanan publik langsung. Situasi ini menjadi ujian berat bagi kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Perubahan lanskap global, ditandai dengan lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan internasional, telah mengakhiri era utang murah yang sebelumnya dimanfaatkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pasca-pandemi COVID-19, ketika defisit anggaran sempat melebar hingga lebih dari 6 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB melonjak ke kisaran 40 persen akibat tekanan belanja kesehatan dan perlindungan sosial, biaya pinjaman pemerintah pun ikut terkerek naik. Pemerintah kini harus menawarkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih tinggi, yang secara langsung membebani pos bunga utang dalam APBN.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh ketidakseimbangan struktural antara kebutuhan belanja negara yang terus meningkat—mulai dari transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga penguatan jaring pengaman sosial—dengan rasio penerimaan pajak yang masih relatif rendah, berkisar 10-11 persen PDB. Dilema dihadapi pemerintah: menaikkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu resistensi politik, sementara mempertahankan tingkat belanja tanpa peningkatan penerimaan akan terus memperbesar jurang utang. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik, namun kesediaan untuk menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi masih menjadi pertanyaan krusial di tengah ketidakpastian ekonomi.
