bytedaily - Ketergantungan global pada energi fosil kembali disorot seiring lonjakan harga minyak dunia, memicu kekhawatiran akan kerentanan ekonomi dan ketidakstabilan geopolitik. Indonesia, yang konsumsi bahan bakar minyaknya terus meningkat namun produksi domestik minyak bumi stagnan, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Perkiraan konsumsi BBM mencapai lebih dari 80 juta kiloliter pada tahun 2025, sementara produksi minyak hanya berkisar 600 ribu barel per hari, menjadikan impor sebagai keharusan dan sumber utama kerentanan.
Menghadapi realitas ini, program biofuel, khususnya biodiesel dan bioethanol yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto, muncul sebagai solusi strategis. Kebijakan mandatori campuran biodiesel yang telah berevolusi dari B20 hingga B40, dan diproyeksikan mencapai lebih dari 13,5 juta kiloliter penyaluran pada 2025, telah membuktikan efektivitasnya. Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor solar, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penghematan devisa negara, mencapai lebih dari Rp140 triliun per tahun dalam beberapa tahun terakhir, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Keunggulan Indonesia dalam pengembangan biofuel terletak pada ketersediaan bahan baku melimpah, terutama minyak kelapa sawit yang menjadikan negara ini produsen terbesar dunia. Transformasi sebagian dari 50 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun menjadi biodiesel menggeser peran sawit dari komoditas ekspor menjadi pilar ketahanan energi nasional. Lebih dari itu, kebijakan ini menciptakan efek berganda dengan menopang lebih dari 16 juta tenaga kerja di sektor sawit dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani, menjadikannya instrumen penting bagi pemerataan ekonomi sekaligus jawaban atas rapuhnya pasokan energi fosil nasional.
