bytedaily - Pemerintah Tiongkok mengambil langkah proaktif dengan merancang regulasi baru untuk mengendalikan perkembangan teknologi 'digital human' atau manusia virtual. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi menimbulkan ancaman, terutama bagi generasi muda.
Otoritas pengawas siber Tiongkok, Cyberspace Administration of China, telah merilis draf peraturan yang mewajibkan pelabelan yang jelas pada setiap konten yang menampilkan manusia virtual agar publik tidak keliru mengidentifikasinya sebagai individu nyata. Lebih lanjut, draf ini secara khusus menyoroti perlindungan anak dengan melarang penyediaan layanan interaksi virtual yang berpotensi menimbulkan kecanduan atau menyerupai hubungan intim bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.
Selain isu transparansi dan perlindungan anak, regulasi ini juga mencakup larangan penggunaan data pribadi untuk menciptakan avatar digital tanpa izin, serta praktik manipulasi sistem verifikasi identitas menggunakan manusia virtual. Pembatasan konten juga diberlakukan, melarang penggunaan digital human untuk aktivitas yang mengancam keamanan nasional, separatisme, atau merusak persatuan negara. Penyedia layanan diwajibkan aktif dalam menyaring konten berbahaya dan menyediakan dukungan bagi pengguna yang menunjukkan indikasi masalah psikologis.
Langkah ini menegaskan komitmen Tiongkok untuk mendorong inovasi AI sembari mempertahankan kontrol regulasi yang ketat, sejalan dengan rencana strategis negara tersebut yang menempatkan AI sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi digital. Regulasi ini dipandang sebagai upaya krusial untuk menutup celah pengawasan pada sektor digital human yang berkembang pesat, mengintegrasikan isu keamanan siber, kepentingan publik, dan arah pembangunan ekonomi digital masa depan.
