bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, mendesak pemerintah untuk meningkatkan akurasi data desil masyarakat. Hal ini penting demi memastikan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) pemerintah tepat sasaran kepada warga yang berhak.
Giri menekankan bahwa penentuan desil bukan sekadar masalah administrasi, melainkan krusial bagi akses masyarakat terhadap bantuan. Ia menyatakan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan terendah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” ujar Giri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Untuk mencegah bantuan salah sasaran, Giri meminta pemerintah untuk transparan mengenai kriteria dan variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap warga. Keterbukaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar penetapan desil.
Ia mencontohkan potensi ketidakakuratan data yang dapat menyebabkan warga ekonomi lemah masuk dalam desil tinggi, serta mengutip kasus penarik becak yang tercatat di desil 9 sebagai ilustrasi perlunya verifikasi dan pengecekan ulang data.
“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Giri mengusulkan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan kondisi masyarakat sehingga dapat membantu mencocokkan data administratif dengan kondisi lapangan.
Selain itu, data penentuan desil juga perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya akibat kehilangan pekerjaan atau perubahan sumber pendapatan. Giri menegaskan pentingnya verifikasi, sinkronisasi, serta pelibatan pemerintah daerah hingga unsur terendah melalui mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur.
