bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah tidak lagi memandang perlu membuka kawasan hutan untuk memperluas lahan budidaya padi. Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia mencapai swasembada beras lebih cepat dari target 2029.
Hashim menyebut pemerintah akan mengandalkan intensifikasi lahan yang telah tersedia untuk menjaga dan meningkatkan produksi pangan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam International Indonesia Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Hashim, target pengembangan food estate seluas 2 juta hektare telah tercapai tanpa membuka hutan seluas itu. Produksi pangan didukung pemanfaatan lahan rawa di Papua dan Kalimantan. Ia menegaskan lahan yang digunakan merupakan rawa, bukan gambut.
Hashim juga menyebut peningkatan produksi didukung insentif bagi petani. Pemerintah menaikkan harga pembelian gabah atau beras sebesar 50 persen, dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Ia mengatakan kebijakan tersebut turut meningkatkan taraf hidup petani. Menurut Hashim, kesejahteraan sekitar 120 juta orang yang bergantung pada pertanian padi dan agrikultur berada pada tingkat tertinggi sejak era 1980-an.
Ke depan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan melalui intensifikasi, termasuk penggunaan varietas baru serta benih padi dan kedelai berkualitas tinggi.
