bytedaily - Dilansir dari bbc.com, Badan Perpajakan Inggris, HM Revenue and Customs (HMRC), akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari perusahaan teknologi Inggris, Quantexa, untuk meningkatkan kinerjanya. Kesepakatan senilai 175 juta poundsterling untuk jangka waktu 10 tahun ini bertujuan untuk membantu HMRC mengidentifikasi penipuan dan memperbaiki kesalahan yang tidak disengaja dengan lebih cepat.
Menurut Quantexa, sistem AI mereka akan menggabungkan data yang dikumpulkan oleh HMRC dengan sumber eksternal. Tugas-tugasnya mencakup bantuan bagi staf layanan pelanggan HMRC dan identifikasi jaringan tersembunyi perusahaan serta individu yang menyamarkan aktivitas penipuan. Teknologi ini juga akan membantu dalam melacak pembayaran sah yang dilakukan ke HMRC namun menggunakan nomor referensi yang salah.
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja HMRC dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan permintaan kebebasan informasi yang diajukan oleh Contentious Tax Group, terdapat lebih dari 93.000 keluhan terhadap HMRC pada tahun 2024-2025, meningkat dari lebih dari 70.000 pada tahun 2020-2021. Salah satu keluhan utama adalah waktu respons yang lambat.
Quantexa menekankan bahwa keputusan otomatis mengenai pembayar pajak yang dibuat oleh AI akan tetap memerlukan pemeriksaan oleh manusia. Chief Executive Quantexa, Vishal Marria, menyatakan kepada BBC bahwa teknologi baru ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manusia, bukan menggantikannya. Ia menambahkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan, AI tidak dapat beroperasi sebagai 'kotak hitam' dan keputusan harus transparan, dapat diaudit, serta dapat dijelaskan, terutama yang memengaruhi warga secara langsung.
Marria juga memastikan bahwa data HMRC akan tetap aman dan staf yang bekerja dengan departemen pemerintah ini akan terpisah dari bagian bisnis Quantexa lainnya. Perusahaan yang berbasis di Inggris ini telah dinilai senilai 2,6 miliar dolar AS (1,9 miliar poundsterling) dan memiliki pelanggan korporat seperti HSBC dan Vodafone. Penggunaan perusahaan Inggris sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun apa yang disebut sebagai 'kedaulatan digital', sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai ketergantungan Inggris pada platform dan layanan dari perusahaan teknologi besar yang berbasis di Amerika Serikat.
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi bbc.com.
