bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Iran dengan tegas mengecam penerapan sanksi ekonomi sekunder yang baru-baru ini dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Teheran berpendapat bahwa sanksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain dan hukum internasional.
Sanksi sekunder adalah mekanisme hukum yang diterapkan oleh AS untuk memberikan hukuman tidak hanya kepada negara target utama, melainkan juga kepada pihak ketiga atau negara lain yang tetap menjalin hubungan dagang dengan negara target tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, seperti dikutip dari Anadolu, menyatakan bahwa langkah AS ini bukan sekadar kelanjutan dari perang ekonomi ilegal. Ia menyebutnya sebagai pemaksaan kedaulatan ekstra teritorial terhadap negara-negara anggota PBB yang merdeka.
Baghaei menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki dasar hukum untuk memaksa bank, perusahaan, atau bandara asing di bawah yurisdiksi negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan pihak ketiga. Menurutnya, sanksi sekunder AS tidak memiliki landasan dalam hukum internasional dan mencederai prinsip kesetaraan kedaulatan serta larangan intervensi yang diatur dalam Piagam PBB dan ditegaskan oleh Mahkamah Internasional.
Lebih lanjut, Baghaei mengaitkan sanksi ini dengan blokade laut yang dilakukan AS. Ia memperingatkan bahwa kombinasi kedua kebijakan tersebut dapat mereduksi kedaulatan negara lain menjadi sesuatu yang bersifat sementara, bersyarat, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Ia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, tatanan internasional berbasis PBB akan rusak dan memicu kembalinya era kolonialisme klasik dalam skala penuh.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana operasi ekonomi yang disebutnya paling menghancurkan terhadap suatu negara, sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum. Trump juga berjanji akan memutus seluruh jalur keuangan Iran dan mengancam negara mana pun yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran akan menghadapi konsekuensi berat dari AS. Kampanye ini, yang disebut sebagai "Economic D-Day", mendesak sekutu AS untuk bergabung dalam upaya isolasi finansial Iran.
