bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (Kageogama) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Pembentukan BMKS ini diharapkan menjadi landasan bagi Indonesia Reference Price, yang bertujuan untuk memastikan kekayaan geologi Indonesia dapat memiliki nilai ekonomi, daya tawar yang kuat, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (14/8/2026), Presiden RI menyebutkan bahwa pengawasan terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam periode dua bulan 13 hari telah mengidentifikasi potensi tambahan pendapatan negara sekitar 5 miliar dolar AS dari selisih dan penyesuaian harga.
Presiden Prabowo, saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada hari yang sama, menargetkan BMKS dapat mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan utama membangun harga referensi komoditas Indonesia.
Ketua Umum Kageogama periode 2024-2027, Sonny Yudhistira, menilai bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya geologi. Ia menekankan bahwa keunggulan sebagai produsen saja tidak cukup tanpa adanya sistem yang mampu menjaga integritas data, kualitas komoditas, dan kewajaran transaksi.
Sonny Yudhistira menyatakan, "Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya yang kita miliki dan nilai yang kembali kepada bangsa. Kageogama mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola harus berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya." Pernyataan ini sejalan dengan peran Kageogama sebagai jaringan alumni yang memiliki keahlian di berbagai sektor strategis seperti pertambangan, energi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, dan riset.
Lebih lanjut Sonny menambahkan, "Negara tidak cukup hanya memiliki komoditas; negara harus mampu menjaga integritas sistem yang membuat komoditas itu dihargai secara wajar."
