bytedaily - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk memetakan dan mendukung potensi kemandirian ekonomi di 1.166 desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah strategis ini mencakup pengembangan desa tematik, desa wisata, hingga desa yang berorientasi ekspor, dengan dukungan program dan anggaran yang disiapkan oleh kementeriannya.
Dalam kunjungannya ke Mataram pada Kamis, 16 April 2026, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk tahun 2027, Yandri Susanto menyatakan kesiapan Kemendes PDT untuk berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi NTB. Sinergi ini tidak hanya dalam bentuk program unggulan seperti Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB, tetapi juga mencakup alokasi anggaran tambahan di luar Dana Desa (DD) yang telah disalurkan.
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa skema bantuan dari Kemendes PDT dirancang agar bersifat berkelanjutan dan berdampak luas. Bantuan tersebut tidak bersifat sekali pakai, melainkan akan disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mekanisme ini bertujuan agar dana bergulir, menciptakan lapangan kerja, dan secara signifikan membangkitkan roda perekonomian desa. Kunci dari realisasi dukungan ini terletak pada inisiatif desa-desa di NTB untuk mengajukan proposal bantuan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.
