bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperkuat keselamatan pelayaran melalui seminar bidang kenavigasian yang menghadirkan para ahli dari International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA).
Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Hernadi Tri Cahyanto, menyampaikan seminar tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman internasional. Upaya penguatan, menurut dia, perlu dilakukan secara menyeluruh agar layanan kenavigasian andal serta sesuai standar nasional dan internasional.
Penguatan itu meliputi penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi Vessel Traffic Services (VTS), penataan dan pengembangan alur pelayaran, serta pemutakhiran peta laut. Hernadi menegaskan seluruh sistem dan layanan kenavigasian perlu berfungsi optimal untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.
Hernadi mengapresiasi dukungan IALA dalam pengembangan kenavigasian di Indonesia. Kerja sama Ditjen Hubla dan IALA pada 2024–2025 mencakup misi teknis di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS, dan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui IALA Academy. Kerja sama tersebut dilanjutkan pada 2026–2028.
Salah satu tindak lanjut kerja sama adalah lokakarya penilaian risiko di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Kegiatan ini menggunakan Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA), sesuai IALA Guideline G1138 dan surat edaran IMO. Lokakarya tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan untuk penerapan penilaian risiko dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk pada alur pelayaran, SBNP, VTS, dan peta laut.
Hernadi mengatakan kehadiran para ahli IALA dalam seminar memberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan, bertukar pengalaman, dan membahas perkembangan kenavigasian global. Ia menyebut Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran karena terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan memiliki garis pantai sekitar 100 ribu kilometer.
Merujuk pada SOLAS Chapter V tentang Safety of Navigation, Hernadi menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas setiap kapal dan tanggung jawab bersama insan perhubungan serta masyarakat pelayaran. Ditjen Hubla juga mendorong regulator, operator, masyarakat pelayaran, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya memahami peran kenavigasian dalam mendukung kebijakan zero accident.
Ia turut menekankan perlunya memastikan SBNP berfungsi baik dan sesuai ketentuan. VTS, lanjutnya, harus mampu menyampaikan informasi, mengatur lalu lintas, merespons kondisi marabahaya, dan berkomunikasi secara proaktif dengan kapal. Peta laut, termasuk peta elektronik, juga perlu diperbarui, sementara pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa, barang, dan lingkungan wajib dilaporkan.
