bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. Pemerintah berencana memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan menerapkan pengelolaan utang yang aktif guna menekan risiko serta biaya pembiayaan.
Ferry Ardianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menyatakan bahwa strategi pembiayaan utang pada tahun 2027 akan difokuskan pada aspek keamanan, efisiensi biaya, dan keterukuran. "Dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Jadi kita pertama memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal. Yang kedua tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga," jelas Ferry dalam sebuah konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8).
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan antara utang jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah akumulasi risiko. Dengan pendekatan ini, pemerintah memproyeksikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap berada pada tingkat yang aman. Meskipun ketidakpastian global menjadi tantangan yang dapat memengaruhi biaya pembiayaan dan arus modal, pemerintah akan mengelola risiko portofolio melalui diversifikasi tenor, jenis instrumen, mata uang, dan basis investor. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko suku bunga, nilai tukar, dan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) dengan tetap menjaga efisiensi dan keterjangkauan biaya.
Ferry menambahkan, Kemenkeu akan menerapkan strategi penerbitan instrumen yang fleksibel, terukur, dan oportunistik dengan memprioritaskan pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar keuangan. Hal ini sejalan dengan target defisit APBN 2027 yang dipatok sebesar Rp671,12 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook defisit 2026 yang diperkirakan 2,82 persen dari PDB.
Rancangan pembiayaan 2027 juga mencakup instrumen selain utang, seperti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan sovereign wealth fund (SWF). Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dimanfaatkan sebagai penyangga terhadap ketidakpastian. Selain itu, skema pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui fasilitas likuiditas juga menjadi bagian dari rencana pembiayaan tahun depan.
Pemerintah juga akan mengandalkan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui Panda Bonds, serta memperluas pasar keuangan domestik dan memanfaatkan instrumen pembiayaan pembangunan. "Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara pruden, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan utang yang hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan termasuk tadi disampaikan terkait dengan Panda Bonds, kemudian pendalaman pasar keuangan domestik serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan," pungkas Ferry.
