bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat upaya penanganan infrastruktur yang terdampak oleh gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8). Fokus utama penanganan di wilayah terdampak adalah pemulihan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi warga yang terdampak, terutama di area pengungsian. Ia menyatakan bahwa dalam masa tanggap darurat, kedua layanan ini merupakan kebutuhan fundamental yang sangat memengaruhi kesehatan dan aktivitas harian masyarakat. "Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," ujar Menteri Dody.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT, Didik Wahyudi, menambahkan bahwa Kementerian PUPR juga telah menerima arahan dari pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan sanitasi di lokasi-lokasi pengungsian tertangani dengan baik. "Seiring bertambahnya aktivitas di lokasi pengungsian, tentunya akan muncul kebutuhan pengelolaan sampah serta penyedotan septic tank. Saat ini, kebutuhan tersebut sedang kami petakan, termasuk di titik-titik pengungsian yang ada," jelas Didik.
Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, Kementerian PUPR berencana mengusulkan penambahan armada truk tinja. Armada tambahan ini krusial untuk memperkuat layanan penyedotan septic tank di pengungsian, guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa tanggap darurat.
Selain layanan dasar, Kementerian PUPR juga melakukan identifikasi kerusakan pada berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Di Kabupaten Manggarai Barat, misalnya, identifikasi mencakup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan identifikasi awal, beberapa bangunan mengalami kerusakan bervariasi, mulai dari keretakan hingga kerusakan struktural. Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan pengelola aset dan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.
Langkah cepat ini merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR dalam memastikan infrastruktur dasar tetap berfungsi optimal bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Upaya ini juga selaras dengan Sasaran Utama PU608, yang menekankan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi. Kementerian PUPR akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penanganan kebutuhan infrastruktur dasar bagi korban gempa berjalan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
