bytedaily - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan tuntasnya penanganan darurat terhadap 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini krusial untuk mencegah potensi krisis kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Menurut Menteri PUPR, Dody Hanggodo, pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan prioritas utama dalam strategi penanganan pascabencana. Sebanyak 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya terganggu operasionalnya akibat timbunan material bencana kini telah kembali berfungsi dalam fase darurat. Fokus penanganan meliputi pembersihan sisa sampah dan material penghambat, serta perbaikan akses jalan dan unit pengolahan untuk memastikan kelancaran operasional.
Distribusi infrastruktur yang telah ditangani mencakup Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara dengan 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat dengan 1 TPA. Selain perbaikan darurat, Kementerian PUPR juga telah melakukan pemesanan geotekstil untuk penguatan landfill dan memulai pekerjaan teknis lainnya. Kegiatan ini turut mengadopsi skema padat karya, melibatkan masyarakat lokal untuk memberikan dampak ekonomi langsung. Sementara itu, fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen ditargetkan selesai pada Oktober 2028, termasuk rencana penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan seperti Net-Zero Toilet 5.0.
