bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Komunikasi Pemerintah melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan sistem Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Portal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan data antar kementerian dan lembaga, dengan tujuan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung secara akurat dan tepat sasaran.
Dalam dialog yang berlangsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, tim melakukan pengecekan terhadap proses verifikasi data penerima bantuan yang kini dilakukan melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos Digital memanfaatkan konektivitas data dari berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini memungkinkan proses penentuan penerima bantuan tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja.
Informasi terkait kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, dan penggunaan listrik kini dapat diverifikasi secara otomatis, sehingga menghasilkan data yang lebih tepat.
"Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak. Dengan integrasi data yang lebih baik, kemungkinan salah sasaran dapat diminimalkan," ungkap Aris pada Selasa (28/7).
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang mendukung pertukaran data antar kementerian dan lembaga secara aman dan real-time.
Sinkronisasi data ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, mengurangi potensi data ganda, dan memudahkan identifikasi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang tidak sesuai melalui mekanisme sanggah. Semua pertukaran data dilakukan dengan persetujuan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan dilindungi oleh teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sampai saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilakukan di 43 kabupaten/kota, dengan Surabaya mencatatkan capaian pendataan tertinggi sebesar 99,82 persen.
Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sebelum sistem ini diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital.
Ia menekankan bahwa pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan hanya soal pembaruan teknologi, tetapi juga langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Yang sedang dibangun oleh pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi juga kepercayaan publik. Dengan data yang semakin akurat, bantuan dapat lebih tepat sasaran, pelayanan lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya secara adil," tambah Qodari.
Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan menjadi dasar untuk berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
