bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia tercatat dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026. Sistem ini digunakan pemerintah untuk membantu memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran.
Saifullah menyampaikan target tersebut saat peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Ahad (4/10/2026). Ia mengatakan pemanfaatan teknologi perlu didukung data berkualitas dan partisipasi masyarakat agar bantuan diterima oleh warga yang berhak.
Pemerintah mulai menggabungkan sejumlah basis data, termasuk data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan mengurangi kesalahan penyaluran bantuan.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mendaftar ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, atau menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, dan insan pers untuk menjadi Agen Perlinsos guna membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital.
Sistem tersebut turut dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima bantuan. Pemerintah telah menguji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum memperluasnya secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Penerapan nasional sistem penyaluran berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan dimulai pada 2027.
