bytedaily - Melansir laporan ekonomi.republika.co.id, para Menteri Perdagangan G20 sepakat menolak penggunaan pangan sebagai alat tekanan dalam hubungan geopolitik. Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil G20 Trade Ministers’ Meeting (TMM) yang digelar di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup sehingga tidak semestinya digunakan untuk menekan negara lain. Indonesia menyampaikan sikap tersebut bersama anggota G20 dalam pertemuan yang membahas berbagai isu perdagangan global.
Selain persoalan pangan, para menteri membahas kelebihan kapasitas atau excess capacity, praktik kerja paksa, serta prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Mengenai excess capacity, Indonesia mendorong penilaian yang memperhatikan kondisi tiap sektor. Budi mengatakan kapasitas produksi yang tinggi, lonjakan ekspor, atau ketidakseimbangan perdagangan tidak serta-merta menjadi bukti adanya kelebihan kapasitas struktural. Menurut dia, penilaian perlu didasarkan pada bukti spesifik karena setiap sektor memiliki siklus produksi, rantai pasok, cakupan pasar, dan teknologi yang berbeda.
Indonesia mengusulkan tiga pendekatan untuk menangani isu tersebut. Pertama, melakukan diagnosis sebelum menetapkan langkah penanganan dengan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor secara menyeluruh. Kedua, melindungi pasar tanpa memicu ketegangan; anggota WTO dapat menggunakan instrumen pengamanan perdagangan atau trade remedies secara transparan dan sesuai aturan untuk merespons praktik yang merugikan. Ketiga, mendorong transformasi melalui kerja sama, sebab penanganan kelebihan kapasitas dinilai memerlukan tindakan kolektif dan lingkungan yang mendukung transformasi struktural.
