bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengonfirmasi batalnya rencana perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah surat perjalanan dinasnya ke AS menjadi viral di media sosial.
Dody menyatakan kepada wartawan usai meninjau perbaikan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh, bahwa kunjungannya ke Amerika Serikat dibatalkan. Ia mengaku sudah beberapa kali mengunjungi AS, sehingga kali ini memilih untuk memprioritaskan kunjungan ke wilayah Gayo.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah membantah informasi yang beredar mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kunjungan Menteri Dody Hanggodo beserta istri dan anaknya ke Amerika Serikat, termasuk untuk menonton Final Piala Dunia. Kementerian menegaskan bahwa tidak ada penggunaan uang negara untuk anggota keluarga menteri dalam kunjungan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Apri Artoto, menjelaskan bahwa surat yang beredar di media sosial merupakan dokumen administrasi untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri RI. Dokumen tersebut bukanlah persetujuan perjalanan dinas atau bukti penggunaan anggaran negara. Apri menekankan bahwa jika ada anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
Menurut Apri, rencana kunjungan Menteri PUPR ke New York masih bersifat tentatif dan bergantung pada prioritas tugas negara di dalam negeri, seperti penanganan pascabencana, percepatan penyelesaian sekolah, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino. Pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi dilakukan atas koordinasi dengan Kemenlu sebagai kelengkapan persyaratan visa, dan tidak mengindikasikan penggunaan APBN atau kepastian keberangkatan.
Kementerian PUPR saat ini sedang menelusuri sumber kebocoran dokumen internal yang beredar di media sosial. Jika terbukti berasal dari internal dan melanggar ketentuan pengelolaan dokumen, akan ada tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Kementerian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang tidak utuh dan selalu mengedepankan fakta, serta memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.
