bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, sejumlah ekonom mengapresiasi rencana Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menerapkan moratorium sementara pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi. Kebijakan itu dinilai dapat membantu mengendalikan kelebihan pasokan dan meningkatkan nilai ekonomi nikel Indonesia.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, menyebut rencana tersebut sebagai langkah rasional untuk menyelaraskan kapasitas produksi dengan permintaan pasar global. Ia mengutip data International Nickel Study Group (INSG) yang memperkirakan pasar nikel dunia surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan 261 ribu ton pada 2026.
Menurut Amirusholihin, ketika produksi melampaui kebutuhan pasar, harga cenderung melemah. Karena itu, pembatasan pembangunan kapasitas baru untuk menghasilkan produk nikel setengah jadi dapat menjadi salah satu cara menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar.
Ia mengatakan Indonesia memiliki posisi penting dalam industri nikel dunia. Kontribusi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 66 persen dari produksi tambang global pada 2025, lalu meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Posisi tersebut, menurutnya, memberi Indonesia ruang untuk turut memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengelolaan produksi.
Amirusholihin menilai pengendalian produksi perlu disertai penguatan industri hilir agar manfaat ekonomi yang diperoleh semakin besar. Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan nikel yang ditambang menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
Ia berpendapat keberhasilan kebijakan nikel tidak semestinya hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari besarnya nilai tambah yang tercipta di dalam negeri. Pengelolaan produksi yang menjaga keseimbangan pasar, disertai pengolahan nikel menjadi produk bernilai lebih tinggi, berpotensi mendukung peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta lapangan kerja.
Amirusholihin juga mendukung pendalaman hilirisasi dari produk setengah jadi ke produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Setelah pembangunan smelter, pengembangan dapat dilanjutkan ke industri stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat penguasaan teknologi dan memperbesar manfaat ekonomi bagi industri dalam negeri.
Ia menegaskan pengendalian produksi dapat membantu menjaga umur cadangan dan mencegah produksi berlebihan saat pasar mengalami surplus. Sementara itu, pendalaman hilirisasi diharapkan membuat setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Kedua kebijakan tersebut, menurutnya, perlu dijalankan bersama.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga menilai moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki keseimbangan.
