bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah memastikan bahwa harga pakan ayam akan dijaga kestabilannya hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan para peternak ayam mengenai tingginya biaya pakan yang menekan harga jual telur.
Sebagai langkah pendukung, pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menyerap seluruh telur yang dihasilkan oleh peternak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Keputusan ini merupakan hasil pembahasan mendalam yang dilakukan hingga dini hari bersama pihak-pihak terkait di Surabaya, Jawa Timur.
Amran Sulaiman menyatakan bahwa menjaga harga pakan merupakan komponen krusial dalam menopang keberlangsungan peternak, selain menjaga Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk telur. Ia menekankan pentingnya mencegah praktik eksploitatif di tengah kesulitan yang dihadapi peternak.
Selain kewajiban penyerapan telur oleh dapur SPPG, Amran juga mengindikasikan adanya potensi peningkatan frekuensi konsumsi telur dalam menu MBG. Jika sebelumnya telur hanya diberikan satu kali dalam sepekan, frekuensi tersebut dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan, mengikuti prosedur yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi keberlangsungan hidup sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan nasibnya pada sektor perunggasan. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk segera merespons tekanan yang muncul di lapangan, termasuk dengan menggelar rapat di Surabaya ketika terjadi aksi demonstrasi dari peternak di beberapa daerah.
Keluhan peternak sebelumnya telah mengemuka dalam aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di mana mereka mempersoalkan harga pakan yang tinggi, harga jual telur yang rendah, serta meminta transparansi harga bahan baku pakan impor, mekanisme pembentukan harga, data impor, dan distribusinya. Peternak juga menuntut peningkatan penyerapan telur melalui program pemerintah seperti MBG, evaluasi mekanisme impor bahan baku, perbaikan data produksi dan ketersediaan jagung, serta penguatan pascapanen dan distribusi.
