bytedaily - Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini akan ditempuh melalui kombinasi efisiensi belanja operasional dan optimalisasi peningkatan penerimaan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk memprioritaskan penjagaan defisit APBN di bawah 3 persen. Hal ini diperkuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan keyakinannya untuk memenuhi target tersebut, bahkan memprediksi defisit akan berada di kisaran 2,89-2,9 persen PDB. Bendahara Negara juga mengonfirmasi bahwa tidak akan ada penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terkait pelebaran defisit APBN, mengingat perhitungan dan kesiapan Kementerian Keuangan yang dinilai memadai.
Dalam upaya menjaga kesehatan fiskal, pemerintah juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemangkasan belanja yang tidak efisien merupakan langkah krusial untuk menghemat uang rakyat dan mencegah potensi korupsi. Melalui program efisiensi awal, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun dari pengeluaran pusat yang dianggap tidak perlu. Angka ini memicu sorotan terhadap Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan negara tetangga, mengindikasikan adanya ruang besar untuk meningkatkan efisiensi investasi, terutama pada pos-pos belanja rutin yang tidak esensial seperti biaya seremonial, pengadaan alat tulis kantor tahunan, serta kegiatan rapat dan kajian yang dinilai kurang berdampak pada isu-isu utama seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
