bytedaily - Menurut informasi dari ekonomi.republika.co.id, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memproyeksikan bahwa implementasi program mandatori biodiesel B50 akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang memproduksi kelapa sawit. AKPSI menyatakan bahwa B50 merupakan bukti nyata kemampuan hilirisasi sawit dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Ketua Umum AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, dalam sebuah workshop di Jakarta, menjelaskan bahwa pengembangan biodiesel B50 merupakan contoh konkret bagaimana sektor sawit dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ia menambahkan bahwa hilirisasi sawit tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk, membuka lebih banyak peluang kerja, dan memperkuat perekonomian lokal.
AKPSI menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang memprioritaskan hilirisasi sebagai program nasional adalah langkah strategis untuk beralih dari sekadar ekspor bahan baku menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Organisasi ini juga melihat kelapa sawit bukan hanya sebagai komoditas ekspor, melainkan sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, AKPSI menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kelapa sawit tidak hanya dipandang sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong hilirisasi industri, dan menopang perekonomian nasional.
AKPSI mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Organisasi ini mengamati bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mulai menunjukkan dampak positif dalam perbaikan harga TBS.
Mudyat Noor menyatakan bahwa melalui kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, harga TBS yang sempat tertekan kini mulai stabil, yang merupakan kabar baik bagi jutaan petani sawit.
Dalam workshop tersebut, AKPSI merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut mencakup usulan alokasi 5 persen dari harga TBS sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit, perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, peningkatan manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), jaminan penyediaan lahan 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat, serta percepatan investasi hilirisasi di daerah penghasil sawit.
AKPSI juga mendorong agar pengembangan industri hilir diprioritaskan di daerah penghasil sawit agar nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat. Program ini mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional.
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghemat devisa sekitar Rp170 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan dari penghematan Rp133,3 triliun yang dicapai melalui program sebelumnya.
