bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan apresiasinya atas keputusan Standard & Poor's Global Ratings (S&P) yang kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia. Peringkat utang Indonesia ditetapkan pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook yang stabil.
Menurut Purbaya, keputusan S&P ini merupakan bukti pengakuan terhadap konsistensi Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan agenda reformasi struktural. Peringkat ini juga dinilai mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah tekanan global seperti suku bunga tinggi, volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, serta fluktuasi harga energi dan komoditas.
Purbaya menambahkan bahwa mempertahankan peringkat pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan kredibilitas arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara prudent, efisien, dan berkelanjutan.
S&P Global Ratings memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang, meskipun terjadi kenaikan harga bahan bakar. Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai kebijakan hilirisasi dan upaya pemerintah dalam memperkuat kendali sektor mineral serta sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor. Namun, S&P juga mencatat bahwa kecepatan perubahan kebijakan dan ketidakpastian implementasinya dapat mempengaruhi kepercayaan investor serta menekan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.
Dalam konteks pasar keuangan, S&P mengamati adanya tekanan besar pada paruh pertama tahun 2026, di mana indeks saham acuan mengalami penurunan kapitalisasi pasar yang signifikan dan rupiah melemah terhadap dolar AS. Perbedaan kinerja antara sektor riil dan pasar keuangan ini mencerminkan tingginya ketidakpastian global maupun domestik. Selain itu, Indonesia dinilai rentan terhadap kenaikan harga minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena masih berstatus sebagai importir bersih, meskipun memiliki potensi ekspor komoditas lain.
S&P juga menyoroti pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang diperkirakan akan mentransformasi sektor ekspor komoditas melalui upaya peningkatan penerimaan negara dan ekspor, termasuk pemberantasan praktik seperti under invoicing dan transfer pricing. Perubahan ini terjadi di tengah berbagai kebijakan baru di sektor sumber daya alam, seperti kuota produksi, kewajiban devisa hasil ekspor, tata kelola izin tambang, dan perubahan royalti.
