bytedaily - Melansir dari ekonomi.republika.co.id, Badan Pusat Statistik (BPS) memprioritaskan keamanan data Sensus Ekonomi 2026 dengan menerapkan standar keamanan informasi ISO 27001 dan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat perlindungan data responden.
Menurut Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 BPS, Windhiarso Ponco Adi, sistem pengamanan data telah diimplementasikan mulai dari proses pengumpulan di lapangan hingga penyimpanan di pusat data BPS. Data yang diinput oleh petugas melalui aplikasi FASIH langsung terkirim ke server BPS, tanpa disimpan terpisah oleh petugas lapangan.
Windhiarso menjelaskan bahwa penerapan ISO 27001 dan penguatan keamanan siber bersama BSSN merupakan upaya menjaga kerahasiaan data masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga data yang dikumpulkan BPS hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak untuk tujuan penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, maupun penegakan hukum lainnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa edukasi terus dilakukan kepada masyarakat untuk mengatasi keraguan terkait keamanan data. Ia mengamati bahwa mayoritas masyarakat menerima petugas sensus, meskipun yang menolak cenderung lebih vokal di media sosial. Amalia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus.
Amalia berharap masyarakat tidak ragu untuk menerima petugas Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan informasi yang benar serta lengkap. Ia menekankan bahwa data yang akurat sangat krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan dunia usaha di Indonesia.
