bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, tercatat sebanyak 430 ribu keluarga di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih belum memiliki rumah sendiri. Kebutuhan perumahan yang tinggi ini juga memunculkan persoalan rumah tidak layak huni yang dihadapi oleh sekitar 825 ribu keluarga lainnya di provinsi tersebut.
Menurut Dwiayu Permatasari, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, data ini merupakan estimasi indikatif yang bersumber dari dashboard MyPKP. Secara keseluruhan, dari sekitar 3,1 juta keluarga di Sulsel, lebih dari 1,2 juta keluarga atau 40,34 persennya menghadapi persoalan backlog perumahan.
Kota Makassar diidentifikasi sebagai daerah dengan jumlah warga yang belum memiliki rumah terbanyak. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh populasi yang besar dan terus meningkatnya urbanisasi di kota tersebut. Sementara itu, Kabupaten Bone menghadapi tantangan signifikan terkait banyaknya rumah yang kondisinya belum memenuhi standar layak huni.
Dwiayu menjelaskan bahwa backlog perumahan tidak hanya mencakup ketiadaan rumah, tetapi juga kepemilikan tempat tinggal yang kondisinya tidak layak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendanaan program-program tersebut berasal dari APBN, APBD, dan dana CSR perusahaan.
Namun, Dwiayu menekankan bahwa angka backlog yang tertera di dashboard masih bersifat estimasi dan perlu disinkronisasi lebih lanjut dengan data kependudukan, pendapatan, kondisi rumah, serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Kawasan penyangga metropolitan Mamminasata, seperti Kabupaten Gowa dan Maros, juga dilaporkan memiliki kebutuhan perumahan yang signifikan.
